Belajar Demokrasi dari Amerika

“…pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tak akan pernah menghilang dari muka bumi ini.” Presiden Abraham Lincoln, Pidato Gettysburg, 1863

Kutipan kata-kata dari Lincoln di atas sangat dikenal oleh masyarakat. Indonesia sendiri memang lebih suka belajar masalah demokrasi dari Amerika Serikat. Jadi, wajar kalau kata-kata presiden Amerika yang ke 16 tersebut sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi yang diberlakukan di Indonesia adalah demokrasi yang berdasar pada pancasila. Biasanya disebut dengan Demokrasi Pancasila.

Demokrasi pancasila merupakan sistem pemerintahan negara yang  secara konstitusional ditetapkan dalam UUD 1945 melalui tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara. Tujuh kunci tersebut adalah

1.      Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat)

2.      Sistem konstitusional

3.      Kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR

4.      Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi di bawah MPR

5.      Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR

6.      Menteri negara adalah pembantu presiden, tidak bertanggung jawab kepada DPR

7.      Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

Beberapa hari belakangan ini, terjadi banyak konflik horisontal yang disebabkan oleh perbedaan sudut pandang ataupun ideologi dalam hal bernegara. Kericuhan-kericuhan sering terjadi. Salah satunya adalah demonstrasi yang dilakukan oleh anggota FPI. Sebagaimana yang diberitakan oleh liputan6.com, ratusan ormas yang membawa simbol FPI melakukan unjuk rasa menolak wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur menggantikan posisi Jokowi. Aksi tersebut berakhir ricuh.

Kericuhan yang terjadi akibat aksi anggota FPI ini menjadi sorotan berbagai media. Sebagian masyarakat mendukung aksi FPI, namun sebagian yang lain menganggap FPI sangat keterlaluan dan salah.

Kalau kita berusaha menilai sesuatu dari sudut pandang yang objektif, maka tidak akan terjebak dalam penilaian yang menyudutkan salah satu pihak yang sedang berkonflik, namun akan terlebih dahulu melihat konflik dari beberapa sudut pandang yang berbeda dan berusaha memahami pihak-pihak yeng berkonflik.

Penolakan FPI terhadap Ahok merupakan sebuah kewajaran. Kalau kita melihat sebuah komunitas, maka pimpinan komunitas tersebut akan dipercayakan pada seseorang yang mempunyai keseragaman dengan anggota komunitas. Misalnya, komunitas pecinta vespa, komunitas penulis, komunitas blogger, komunitas, hacker dan lain sebagainya. Dalam hal ini, FPI menolak Ahok karena Ahok dianggap tidak seragam dengan FPI. Kalau suatu komunitas dipimpin oleh sesorang yang tidak seragam dengan anggotanya, maka akan terjadi ketegangan. Minimal ada kecemburuan sosial.

Amerika dipimpin oleh seorang Nasrani dikarenakan mayoritas warganya beragama Nasrani. Kita bisa membuat sebuah penelitian “bagaimana respon masyarakat di California apabila dipimpin oleh seorang yang beragama Islam”. Kita bisa belajar dari masyarakat Amerika yang dipimpin oleh seseorang yang agamanya berbeda dengan yang dianutnya.

Lalu apakah seorang dari kelompok minoritas tidak boleh memimpin kelompok mayoritas? Silahkan disimpulkan sendiri.

Pernyataan Resmi FPI tentang penolakannya terhadap Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta